Breaking News

Bidkum Polda Jateng Sosialisasikan KUHP Nasional dan Penggunaan Senjata Api di Polres Demak

Redaksi Februari 25, 2025 0 Komentar


 DEMAK | KOMANDOPATASTV.COM

Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Tengah menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada anggota dan Bhayangkari Polres Demak di Aula Wicaksana Laghawa, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabidkum Polda Jateng, Kombes Pol. Johanes Setiawan Widjanarko, bersama timnya dan diikuti oleh anggota dan Bhayangkari Polres Demak.

Sosialisasi difokuskan pada dua materi utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan tata cara penggunaan senjata api. 

MITRA TNI-POLRI
Pembina Mugiarti menyampaikan materi terkait KUHP Nasional yang baru, sementara Kompol Subroto memaparkan materi penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian.

Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha, menekankan pentingnya kegiatan ini bagi seluruh anggota Polres Demak. 

"Kami berharap para anggota dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujarnya.

Pemahaman yang baik terhadap KUHP Nasional yang baru dan tata cara penggunaan senjata api sangat krusial untuk menunjang kinerja kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab. 

"Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Khnza

Tags

Anda mungkin menyukai postingan ini

0 Komentar

Redaksi Disclaimer & Kebijakan Pemberitaan

Catatan Redaksi

Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi keseluruhan pemberitaan yang ditayangkan di luar tanggung jawab langsung redaktur. Segala bentuk isi, substansi, dan kebenaran materi berita sepenuhnya menjadi tanggung jawab jurnalis yang bersangkutan, sebagaimana dicantumkan pada akhir narasi berita.

Setiap produk jurnalistik yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi dan disusun dengan berpedoman secara ketat pada:

  • Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  • Standar Operasional Prosedur (SOP) Dewan Pers

Layanan Hak Jawab dan Hak Koreksi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak mana pun yang merasa dirugikan, keberatan, atau ingin meluruskan informasi termuat dalam pemberitaan ini, diberikan ruang seluas-luasnya untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Prosedur Pengajuan:

Pengaduan, klarifikasi, atau permintaan hak jawab dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat posel (e-mail) atau kontak resmi redaksi dengan melampirkan identitas diri yang sah serta bukti pendukung yang relevan.

Hormat kami,
Pimpinan Redaksi
ALI NURHADI, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.

© Copyright 2022 - Komando patas