MITRA TNI-POLRI KOMANDOPATASTVNEWS
Blitar - Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera" menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Kamis (6/8/2026) pukul 10.00 WIB. Audiensi tersebut membawa sejumlah tuntutan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta dampak polusi udara akibat aktivitas angkutan tambang pasir.
Namun, audiensi belum menghasilkan pembahasan yang optimal lantaran Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar tidak dapat hadir. Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas PUPR, dan Staf Ahli Bupati. Ketidakhadiran pimpinan daerah tersebut disebabkan oleh adanya agenda resmi peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-702.
Ketua Umum Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera", Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), menegaskan bahwa pihaknya menghormati agenda pemerintahan daerah. Kendati demikian, menurutnya, substansi tuntutan masyarakat memerlukan pembahasan langsung bersama kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi agar dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan memiliki kepastian tindak lanjut.
"Kami meminta agar audiensi ini dijadwalkan ulang dengan menghadirkan Bupati Blitar. Persoalan yang kami sampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang membutuhkan keputusan nyata. Kondisi jalan di berbagai kecamatan saat ini sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan perhatian," ujar Mas Dana.
Dalam forum tersebut, Lembaga 212 menyampaikan beberapa persoalan krusial yang menjadi perhatian warga, di antaranya:
Kerusakan Infrastruktur: Kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Blitar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Fasilitas Umum: Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) pada sejumlah ruas jalan penting.
Dampak Lingkungan: Polusi debu yang diduga berasal dari aktivitas kendaraan pengangkut material tambang pasir, yang dikeluhkan warga karena mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Tokoh masyarakat Kabupaten Blitar, Nur Rohim, turut menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Blitar segera menetapkan jadwal audiensi lanjutan supaya aspirasi warga dapat dibahas secara menyeluruh.
"Kami berharap pemerintah segera menentukan jadwal audiensi ulang sehingga masyarakat memperoleh kepastian. Komunikasi yang baik sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Blitar," ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas DPP Lembaga 212 Loro Siji Loro, Robet Avandi, mengusulkan agar pertemuan lanjutan dapat dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026. Mengingat rangkaian utama peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar diperkirakan telah usai, pihaknya berharap seluruh pemangku kebijakan dapat hadir secara langsung.
"Kami berharap pada Senin mendatang audiensi dapat terlaksana dengan kehadiran Bupati beserta jajaran terkait sehingga seluruh tuntutan masyarakat dapat dibahas dan menghasilkan solusi yang konkret," kata Robet Avandi.
Secara keseluruhan, audiensi berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit dalam suasana yang tertib, aman, dan kondusif. Seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara terbuka, sementara pihak perwakilan pemerintah menerima berbagai masukan yang disampaikan selama forum berlangsung.
Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera" berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian jadwal audiensi lanjutan sebagai wujud komitmen membangun komunikasi konstruktif dengan masyarakat, serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur dan lingkungan yang mendesak bagi warga Kabupaten Blitar.
Reporter: Berry
Editor: Redaksi
0 Komentar